[responsive-menu]

Zakat Bisa Mengurangi Penghasilan Kena Pajak

Bulan Ramadhan sudah tinggal dalam hitungan hari akan meninggalkan kita. Selama bulan suci ini semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi adalah membayar zakat. Satu hal yang menarik adalah, jika kita rajin membayar zakat, ternyata zakat tersebut juga bisa menjadi pengurang dari pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke pemerintah lho.

Bagaimana caranya?
Sebelum menjelaskan lebih terperinci, ada baiknya kita melihat dahulu dasar dari aturan ini:
Dasarnya adalah Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 yang mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan ini mulai wajib diberlakukan sejak 21 Maret 2011. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Zakat atau sumbangan apa saja yang sifatnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu?
Ternyata tidak semua zakat bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yang nantinya akan dikenakan pajak. Yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
(1) Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
(2) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Bagaimana persyaratannya?

Wajib pajak wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
Apa bukti pembayaran yang dimaksud dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011?

Bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank atau pembayaran melalui ATM dan paling sedikit memuat:
(1)Nama lengkap Wajib pajak dan NPWP pembayar;
(2)Jumlah pembayaran;
(3)Tanggal pembayaran;
(4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
(5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung;
(6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Lalu, apa tahapan selanjutnya agar pajak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto?
(a) Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dalam tahun pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan;
(b)Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.
Tetapi perlu dicermati pula bahwa ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib namun tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu apabila:
(1)Tidak dibayarkan oleh wajib pajak kepada badan amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
(2) Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan.
Jadi, memang benar bahwa bukti pembayaran zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak asalkan mengikuti persyaratan yang dibahas tadi.

Sumber:

www.detik.com

www.pajak.go.id

Special Promo
Pendirian PT Hanya 8,5 Juta
Pendirian Yayasan Hanya 7 Juta
Pendirian CV Hanya 3,5 Juta
Pendirian PD Hanya 2 Juta
Urus SIUP Hanya 1,5 Juta
Urus TDP Hanya 1 Juta
Urus Domisili Hanya 1 Juta
Urus NPWP Hanya 250 ribu
Contact Us
021 - 4209079, 021 – 4240509
021 – 42870144
08111732929
082223727999
087784497999
085710012999
7CA4DA01
082223727999
082223727999
jasa_perizinanusaha@yahoo.com
@jasa_perizinan
jasaperizinanusaha
Jakarta
Jln. Percetakan Negara 8 No. 18 A,
Rawasari, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
Jalan Walang Baru II No.17
Koja, Jakarta Utara
Bekasi
Ruko Grand Galaxy No. 29 Pekayon, Bekasi
Cikarang
Jalan Industri Pasir Gombong No. 112
Cikarang
Semarang
Jalan Ngesrep Barat V No.21 Semarang
Jogja
Jln. Mursidi Gang Bougenvil
No. 502 Rt. 21, Jeruk Legi, Tegal Tandan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Jasa Notaris dan PPAT
jasaperizinan.co.id hadir untuk memberikan anda solusi dan kemudahan dalam pengurusan perizinan perusahaan.
AKTA AKTA NOTARIS
Jual Beli Kapal / Pesawat Udara, Pendirian PT. PMA ( Penanaman Modal Asing ), Jual Beli Bangunan Ditanah Negara, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian BOT ( Build Over Transfer ), Pendirian PT (Perseroan Terbatas), Pembubaran PT, Penggabungan PT, Pendirian CV, Keluar masuk Persero, Kuasa Menjual, Rapat Umum Pemegang Saham, Novasi, Perjanjian Kredit, Personal Guarantee, Sindikasi, Legalisasi, Warmaking, Fidusia, Cessie, Pendirian Koperasi (untuk hal ini Notaris harus mempunyai Sertifikat dari Menteri Koperasi & UKM.
AKTA-AKTA PPAT
Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan Kedalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Tanggunan, Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Milik, Pemberian Hak Pakai Diatas Hak Milik
JASA-JASA LAINNYA
Pembuatan Pasport, Perpanjangan Pasport, Pengurusan Visa, KITAS, KITAT, IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), Pengurusan Hipotik Kapal/Pesawat Udara, Roya penghapusan Hutang, Konversi/Persertifikatan dari Tanah Adat, Permohonan Hak dari Tanah Negara, Peralihan Hak dari Lelang, Perijinan SIUP, TDP,HO,IUI,Eptik,Brik, Pendaftaran Merek, Paten, Hak Cipta, Biro Perjalanan Wisata, Izin Restoran, Ijin Usaha Tetap, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi, PKP, IPAK, AFFIDAVIT, PMDN, UUG, TDI, Ijin Usaha Importir Terdaftar, SIUJPT, KADIN, Nomor Identitas Kepabeanan, Dan Lain-Lain.